Seruan Aksi 18 Desember: Gelombang Kemarahan Buruh Menentang Kebijakan Keras Pemerintah Prancis

Berita Hawzah – Lebih dari 400 organisasi lokal, regional, dan nasional, serikat pekerja, serta lembaga aktif di bidang hak-hak migran di Prancis, melalui sebuah seruan nasional, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi pada 18 Desember, bertepatan dengan Hari Internasional Hak-Hak Migran, guna menentang rasisme dan menuntut legalisasi status para migran tanpa dokumen resmi.

seruan tersebut ditandatangani oleh 16 organisasi migran tanpa dokumen, remaja tanpa pendamping, dan kelompok-kelompok pejuang hak migran. Para peserta itu menuntut penghentian kebijakan imigrasi yang ketat, diakhirinya tekanan administratif dan represif kepolisian terhadap para migran, serta jaminan hak-hak sosial dan ekonomi bagi mereka.

Menurut laporan kelompok-kelompok tersebut, pemerintah Prancis dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan tindakan rasis dan pembatasan administratif terhadap migran. Undang-Undang Darmanin tahun 2024 serta surat edaran terbaru Retailleau telah memperketat persyaratan memperoleh izin tinggal, dengan menjadikan kelulusan ujian “kewargaan” dan bahasa Prancis sebagai syarat utama legalisasi status. Selain itu, masa tinggal minimum yang sebelumnya tiga atau lima tahun kini diperpanjang menjadi tujuh tahun.

Seruan yang dikeluarkan tersebut menekankan beberapa tuntutan utama, antara lain:

1. Legalisasi segera dan tanpa syarat bagi seluruh migran tanpa dokumen
2. Pembukaan kembali perbatasan dan kebebasan bergerak bagi migran dan pengungsi
3. Hak pilih bagi warga asing dalam seluruh pemilu, bukan hanya pemilihan munisipal
4. Perlawanan terhadap kebijakan imperialis dan penghentian intervensi militer negara-negara besar
5. Penghentian kerja sama dengan rezim Israel dan penerimaan tanpa syarat pengungsi Palestina
6. Dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa serta penghentian intervensi militer Prancis di Afrika

Para penyelenggara menegaskan bahwa serangan terhadap migran merupakan serangan terhadap seluruh kelas pekerja, dan bahwa mobilisasi massal serta aksi mogok nasional merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi kebijakan rasis dan tekanan ekonomi terhadap buruh dan migran.